Nufus Universitas Pamulang
Pertumbuhan ekonomi Indonesia kerap dipuji stabil di kisaran 5 persen. Bahkan, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan mencapai sekitar 5,1 persen pada 2025. Angka ini sering dijadikan bukti bahwa perekonomian nasional berada dalam kondisi yang relatif aman di tengah ketidakpastian global. Namun, di balik capaian tersebut, muncul pertanyaan sederhana yang jarang dijawab secara jujur: apakah pertumbuhan ini benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat?
Selama ini, konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama ekonomi nasional, dengan kontribusi lebih dari separuh Produk Domestik Bruto. Artinya, daya beli masyarakat adalah fondasi utama stabilitas ekonomi. Ketika konsumsi tetap kuat, pertumbuhan dapat terjaga. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Banyak masyarakat justru merasa hidup semakin mahal. Harga kebutuhan pokok naik, biaya pendidikan dan kesehatan meningkat, sementara pendapatan tidak selalu mengikuti. Meski Bank Indonesia mencatat inflasi relatif terkendali, pengalaman ekonomi masyarakat sering kali berbeda dari angka resmi. Di sinilah terlihat adanya jurang antara statistik makroekonomi dan realitas sehari-hari.
Kondisi ini menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi belum tentu berarti pemerataan. Pertumbuhan yang terlihat kuat di permukaan bisa saja menyembunyikan ketimpangan yang terus melebar. Kelompok berpenghasilan rendah menjadi pihak yang paling rentan, karena mereka paling merasakan tekanan kenaikan harga tanpa diimbangi peningkatan pendapatan. Jika kondisi ini terus diabaikan, maka pertumbuhan ekonomi hanya akan menjadi angka yang indah di laporan, tetapi tidak bermakna dalam kehidupan nyata.
Di sisi lain, struktur ekonomi Indonesia masih menghadapi tantangan mendasar. Ketergantungan terhadap komoditas seperti batu bara dan kelapa sawit masih cukup tinggi. Laporan World Bank menegaskan bahwa negara berkembang yang bergantung pada komoditas cenderung lebih rentan terhadap fluktuasi harga global. Ketika harga komoditas naik, pertumbuhan ikut terdorong. Namun saat harga turun, dampaknya langsung terasa pada penerimaan negara dan aktivitas ekonomi di daerah penghasil. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa diversifikasi ekonomi, stabilitas yang ada saat ini bisa bersifat sementara.
Di tengah tantangan tersebut, ekonomi digital hadir sebagai peluang baru yang menjanjikan. Perkembangannya sangat pesat dan membuka ruang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memperluas pasar. Banyak usaha kecil kini mampu menjangkau konsumen yang sebelumnya tidak terakses. Namun, peluang ini belum sepenuhnya inklusif. Laporan dari Google, Temasek, dan Bain & Company menunjukkan bahwa kesenjangan digital masih cukup besar, terutama di wilayah luar Jawa. Keterbatasan infrastruktur, akses internet, dan literasi digital menjadi hambatan utama. Jika tidak segera diatasi, transformasi digital justru berpotensi menciptakan bentuk ketimpangan baru.
Persoalan ketenagakerjaan juga menjadi isu yang tidak kalah penting. Pertumbuhan ekonomi yang stabil belum sepenuhnya diikuti dengan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Data dari International Labour Organization (ILO) menunjukkan bahwa banyak tenaga kerja di negara berkembang masih terserap di sektor informal dengan tingkat produktivitas rendah dan perlindungan yang minim. Kondisi ini menjadi tantangan serius, terutama di tengah bonus demografi yang dimiliki Indonesia. Tanpa peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penciptaan pekerjaan yang layak, bonus demografi justru berisiko berubah menjadi beban ekonomi di masa depan.
Pada akhirnya, Indonesia tidak hanya membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang stabil, tetapi juga pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan. Pemerintah perlu mendorong transformasi ekonomi yang lebih mendalam, mulai dari memperkuat sektor industri bernilai tambah, mengurangi ketergantungan pada komoditas, hingga memperluas akses pendidikan dan pelatihan kerja. Selain itu, pemerataan pembangunan, terutama di luar Jawa, harus menjadi prioritas agar manfaat pertumbuhan dapat dirasakan secara lebih luas.
Pertumbuhan ekonomi seharusnya tidak hanya tercermin dalam angka-angka statistik, tetapi juga dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ketika masyarakat masih merasa kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, maka pertumbuhan tersebut patut dipertanyakan. Jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang berpihak pada pemerataan, stabilitas ekonomi yang dibanggakan hari ini bisa menjadi rapuh di kemudian hari.
DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik. (2026). Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025. https://www.bps.go.id
Bank Indonesia. (2025). Laporan inflasi dan kebijakan moneter. https://www.bi.go.id
World Bank. (2024). Global economic prospects. https://www.worldbank.org
Google, Temasek, & Bain & Company. (2023). e-Conomy SEA Report. https://economysea.withgoogle.com
International Labour Organization. (2023). World employment and social outlook. https://www.ilo.org
